Rabu, 25 September 2019

Koperasi Perumahan Jadi Solusi Atasi Kekurangan Ketersediaan Rumah yang Hampir Mencapai 14 Juta Unit


Pemerintah perlu melakukan terobosan yang berani untuk menuntaskan angka kekurangan rumah (backlog) yang hampir mencapai 14 juta unit. Tanpa langkah besar, maka persoalan pemenuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah tidak akan pernah tuntas. Pemenuhan perumahan rakyat dengan menggerakkan koperasi produksi menjadi salah satu solusi efektif yang dapat dilakukan pemerintah.

Ketua Umum DPP Ikatan Alumni Ikopin (IKA-Ikopin) yang juga Wakil Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Adri Istambul Lingga Gayo menegaskan rumah adalah salah satu penopang utama kehidupan rakyat yang wajib dimiliki oleh warga negara Indonesia. Penyediaan kebutuhan terhadap rumah bagi warga yang tidak mampu menjadi kewajiban negara untuk membantu penyediaannya, dalam hal ini negara perlu memberikan peran tersebut kepada koperasi.

“Kenapa koperasi? Karena kalau kita berpegang kepada Pasal 33 UUD 1945, dimana koperasi ditempatkan sebagai sokoguru perekonomian Indonesia, maka pasal tersebut menjadi dasar legitimasi penyusunan sistem ekonomi Indonesia. Dimana dalam penjelasannya disebutkan bahwa bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi,” ungkap Adri dalam sebuah diskusi, baru-baru ini.

Peran koperasi saat ini terabaikan, padahal koperasi paling efektif untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat berpenghasilan rendah termasuk di bidang perumahan. Untuk itu maka perlu dibentuk Koperasi Produksi Perumahan Rakyat Indonesia (KPR Indonesia) yang akan menjalankan fungsi sebagai berikut.

Pertama, KPR Indonesia berfungsi menjadi pengembang (depelover) untuk menyediakan perumahan yang terjangkau oleh rakyat. Kedua, KPR Indonesia berfungsi menyusun peta kebutuhan perumahan rakyat dengan skala prioritas pemenuhan kebutuhan perumahan bagi rakyat dengan golongan ekonomi menengah ke bawah termasuk sebaran lokasinya yang mampu dijangkau oleh rakyat yang membutuhkannya.

Ketiga, KPR Indonesia berfungsi menyusun konsep rumah layak huni yang efektif dan efisien sehingga dapat terjangkau oleh seluruh rakyat, dan terakhir KPR Indonesia juga membangun semua fasilitas pendukung kawasan perumahan rakyat sehingga kawasan tersebut memiliki nilai ekonomi yang terus meningkat. 

“Pemerintah mutlak diperlukan dalam tahap awal mewujudkan koperasi perumahan rakyat ini. Paling tidak pemerintah berperan menyusun regulasi untuk memberikan hak istimewa kepada Koperasi Perumahan Rakyat Indonesia dalam melaksanakan proyek pembangunan perumahan bagi warga negara berpenghasilan rendah,” tegas Adri.

Dia menegaskan, saat ini terlihat bahwa rencana kerja bidang perkoperasian sama sekali tidak menyentuh aspek fundamental yang menjadi penyebab terhambatnya koperasi nasional untuk berkembang. Termasuk dalam pemenuhan hunian rakyat, koperasi selama ini sangat kecil sekali dilibatkan.

Padahal, koperasi perumahan banyak tumbuh dan sukses di sejumlah negara maju terutama Amerika Serikat (AS). Nah, di Indonesia koperasi perumahan dapat pula dikembangkan seperti koperasi Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS). RIN


Sumber : REI

Tidak ada komentar:

Posting Komentar