ANGGARAN RUMAH TANGGGA

Konsep


ANGGARAN RUMAH TANGGA 
KOPERASI KORUMBA

BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1
(1)    Koperasi ini bernama KOPERASI RUMAH MURAH RANPA RIBA
disingkat KORUMBA dan untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi Korumba
(2)    Koperasi ini termasuk dalam jenis Koperasi Jasa
(3)    Koperasi ini berkedudukan di Gedung Thamrin City Lt 1 Blok H1 no 1, Jl Kebon Kacang Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10230
(4) Koperasi Korumba dapat memasarkan Rumah yang tersedia di seluruh wilayah Indonesia



BAB II
LANDASAN, DASAR, AZAS & TUJUAN

Pasal 2
Koperasi Korumba berlandaskan Syari'at Islam yang merujuk pada Al Qur'an dan Sunah Rasullullah SAW
Pasal 3
Koperasi Korumba berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945


Pasal 4
Koperasi Korumba berazaskan kekeluargaan dan gotong-royong


Pasal 5
Koperasi bertujuan menyediakan kebutuhan Anggota pada khususnya dan Masyarakat pada umumnya yaitu kebutuhan Rumah



BAB III
JANGKA WAKTU BERDIRINYA KOPERASI


Pasal 6
Koperasi didirikan dalam jangka waktu tidak terbatas sesuai maksud dan tujuan Koperasi Korumba


BAB IV
NILAI & PRINSIP KEGIATAN


Pasal 7
Nilai yang diyakini Anggota Koperasi Korumba yaitu :
Kejujuran, Keterbukaan, Tanggung jawab, Kepedulian terhadap orang lain dan berakhlak Syariah


Pasal 8
a. Keanggotaan bersifat sukarela dan beragama Islam
b. Pengelolaan dilaksanakan secara terbuka, bertanggung jawab dan demokratis
c. Secara bersama-sama, berkeadilan dengan kemandirian tanpa Bank, tanpa BI Checking, Tanpa Riba, Tanpa DP menyediakan Rumah untuk Anggota yang dana nya bersumber Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib seluruh Anggota
d. Karena menerapkan usaha Tunggal yaitu pengadaan Rumah, maka SHU-nya adalah kenaikan harga Rumah setiap tahun 
e. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan Koperasi
f.  Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom,independen
g. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan Karyawannya serta memberikan informasi kepada Masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi
h. Koperasi Korumba memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bersama-sama melalui jaringan kegiatan pada tingkatan lokal maupun nasional
g.   Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota




BAB V
VISI & MISI

Pasal 9
VISI KOPERASI KORUMBA

Syiar Properti berskema sesuai Syariah Islam


Pasal 10
MISI KOPERASI KORUMBA

Membantu Anggota memiliki Rumah Murah dengan Proses Mudah, Rumah Berkah Tanpa Riba



BAB VI
TUJUAN & KEGIATAN USAHA

Pasal 11
TUJUAN

(1) Membantu Pemerintah Republik Indonesia mengadakan kebutuhan Rumah khusus nya untuk MBR melalui proses yang mudah
(2) Memenuhi kebutuhan Anggota untuk mememiliki Rumah dengan proses mudah
(3) Syi'ar bahwa sesungguhnya untuk memiliki Rumah dengan cara tanpa terjerat Riba, memiliki Rumah sesuai Syariah adalah bisa, contohnya dengan cara bergotong-royong melalui Koperasi Korumba
(4) Membantu MBR pada khususnya dan Masyarakat Muslim Indonesia pada khususnya, terutama yang tidak bankable dan tidak memiliki pekerjaan formal maupun tidak memiliki pekerjaan tetap untuk bsa memiliki Rumah dengan harga Murah dan proses yang sangat mudah
(5) Anggota memiliki Rumah dengan skema Syariah atau secara hukum Syariah, yaitu menerapkan Akad-akad berikut  :
a) Akad Istishna yaitu akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli/mustashni dan penjual atau pembuat/shani.
b) Akad Qardh yaitu akad pinjaman dana kepada nasabah/anggota dengan ketentuan bahwa nasabah/anggota wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.
c) Akad Mudharabah yaitu akad kerja sama antara malik/shahibul mal sebagai pemilik dana dengan amil/mudharib sebagai pengelola dana.
d) Akad Musyarakah yaitu akad kerja sama antara para pemilik dana dengan bagi hasil keuntungan sesuai porsi saham dan menanggung kerugian sesuai porsi dana masing-masing.
e) Akad Murabahah yaitu akad pembiayaan suatu barang/rumah dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembelinya membayarnya dengan harga yang disepakati dapat diangsur tanpa riba.
f) Akad Wadi’ah yaitu akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut.
g) Akad Salam yaitu akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dengan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati bersama.
h) Akad Ijarah  yaitru akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang.
i) Akad Hawalah yaitu akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar.



Pasal 12
KEGIATAN USAHA

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 11 tersebut di atas, Koperasi Korumba menyelenggarakan kegiatan usaha antara lain sebagai berikut:
(1)  Membeli Rumah dengan mencari mitra kerjasama yaitu Developer Perumahan, Developer Rumah dan atau Kontraktor Rumah/Perumahan
(2)  Rumah yang dibeli untuk diserah-terimakan kepada Anggota
(3)  Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)  Koperasi Korumba dapat melakukan kerjasama dengan pihak – pihak lainnya baik yang berada di dalam wilayah Negara Republik Indonesia maupun di luar negeri 
(4)  Pengelolaan kegiatan Koperasi Korumba  dilakukan oleh Pengurus atau Pengelola profesional berdasarkan keahliannya
(5)  Biaya dalam rangka peningkatan keahliannya  bagi Pengelola dialokasikan  dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Koperasi
(6)  Dalam melaksanakan kegiatan penyediaan Rumah, Koperasi Korumba wajib memperhatikan kualitas Rumah sesuai Standar dan atau Spesifikasi yang telah disepakati bersama
(7)  Untuk meningkatkan pelayanan kepada Anggota, Koperasi dapat membentuk jaringan pelayanan yang berbentuk Divisi–divisi pelayanan sesuai yang diperlukan
(8)  Koperasi Korumba harus menyusun Rencana Kerja Jangka Panjang dan Rencana Kerja Jangka Pendek serta menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBK) yang disahkan di dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang dihadiri Anggota
(9)  Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi Korumba dan dilaksanakan setiap tahun yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 jumlah Anggota yang telah lancar melunasi 6 bulan Simpanan Wajib (SW)
(10) Adapun Lokasi Rumah yang akan dibeli adalah berlokasi di Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kotamadya Depok dan Kotamadya Tangerang Selatan. 
(11) Tipe Rumah adalah ber-Tipe 21/24 1 Kamar Tidur, Tipe 27/40 2 Kamar Tidur, Tipe 30/60 2 Kamar Tidur dan Tipe 36/60 2 Kamar Tidur, sesuai lokasi, menyesuaikan berdasarkan harga properti di wilayah masing-masing. 
(12) Spesifikasi Bangunan sebagai berikut :
       - Pondasi  : Batu kali
       - Struktur beton bertulang
       - Dinding Batako atau Hebel
       - Dinding Pasangan Conblock Plester aci dan di cat
       - Rangka atap Baja ringan
       - Daun jendela : Kayu lokal atau Aluminium
       - Kaca Polos 3 mm
       - Genteng Metal Roof
       - Plafon setara GRC
       - Kusen kayu lokal
       - Pintu Double Triplek
       - Lantai Keramik Polos 30x30
       - Lantai KM Keramik motif 20x20
       - Bak mandi Fiber motif keramik       
       - Pintu KM Fiber PVC      
       - Kloset Jongkok     
       - Listrik 1.300 Watt (sesuai ketentuan PLN)
       - Jetpump dengan Air tanah 



BAB VII
RAPAT ANGGOTA TAHUNAN

Pasal 13
(1) Rapat Anggota Tahunan Koperasi Korumba dilaksanakan untuk menetapkan :
a. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan atau perubahannya.
b. Kebijakan umum di bidang Organisasi, manajemen usaha, dan rencana kerja tahunan 
c. Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Badan Pengurus dan Badan Pengawas setelah selesai masa bakti 
d. Laporan dan Evaluasi hasil kerja Pengurus atau Pengelola
e. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan Koperasi Korumba
serta Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan.
f. Penjelasan tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Rumah yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban Anggota Koperasi Korumba termasuk bahwa karena Koperasi hanya memiliki usaha tunggal yaitu penngadaan Rumah maka SHU Anggota adalah peningkatan harga Rumah setiap tahun.
g. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi.

(2) Rapat Anggota Tahunan dapat dilakukan secara langsung atau melalui perwakilan Koordinator Anggota (Korta) yang pengaturanya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga



BAB VIII
KEANGGOTAAN


Pasal 14
(1)  Anggota Koperasi merupakan Pemilik sekaligus Pengguna jasa.
(2)  Persyaratan untuk diterima menjadi anggota sebagai berikut :
       a.  Warga Negara Indonesia
       b.  Memiliki kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak               berada dalam perwalian dan sebagainya)
       c.  Bertempat tinggal di Republik Indonesia.
       d.  Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk : 
             1)  Melunasi setoran pokok sebesar Rp 500.000,-
             2)  Simpanan Wajib Rp 2.500.000,- setiap bulan 
       e.  Menyetujui isi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan               khusus yang berlaku dalam Koperasi



Pasal 15
(1)  Sahnya Keanggotaan Koperasi jika seluruh persyaratan telah dipenuhi, setoran pokok telah dilunasi dan yang bersangkutan tercatat dan telah menandatangani Buku Daftar Anggota Koperasi.
(2)  Pengertian keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk para Pendiri. 
(3)  Dalam hal mereka yang telah melunasi pembayaran setoran pokok, tetapi secara formal belum sepenuhnya melengkapi persyaratan administratif, sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga diberi waktu paling lama 3 (tiga) bulan untuk melengkapi persyaratan menjadi Anggota.
(4)  Jika dalam waktu tiga bulan calon Anggota tidak dapat memenuhi persyaratan sebagai mana dimaksud pada ayat (3) maka yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri dan tidak menjadi Anggota 
(5)   Apabila Anggota meninggal dunia, maka Simpanan Wajib Rumah bisa diteruskan oleh Ahli Waris.



Pasal 16
Kewajiban dan Hak

Setiap Anggota mempunyai kewajiban : 
(a). Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan keputusan Rapat Anggota
(b). Menghadiri Rapat Anggota
(c). Berpartisipasi aktif dalam kegiatan Koperasi
(d). Turut mengawasi jalannya pengelolaan Organisasi dan usaha Koperasi 
(e). Mengembangkan dan memelihara nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8
    
Setiap Anggota berhak : 
(a). Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota
(b). Mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengawas dan Pengurus di luar Rapat Anggota baik diminta atau tidak
(c). Memilih dan/atau dipilih menjadi Pengawas atau Pengurus sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus
(d). Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar
(f).  Mendapat keterangan mengenai perkembangan Koperasi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar 
(g). Mendapatkan sisa hasil penyelesaian Koperasi apabila koperasi bubar
     
     
Pasal 17
Berakhirnya Keanggotaan

(1)  Keanggotaan berakhir apabila :
 a.  Anggota bersangkutan meninggal dunia
 b.  Koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh Pemerintah
 c.  Berhenti atas permintaan sendiri
 d.  Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi persyaratan keanggotaan dan  atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan  lain yang berlaku dalam Koperasi
(2)  Anggota yang diberhentikan oleh Pengurus dapat meminta pembelaan kepada Rapat Anggota
(3)  Setoran pokok Anggota yang berhenti sebagai Anggota atau diberhentikan oleh Pengurus tidak dikembalikan kepada Anggota yang bersangkutan
(4)  Simpanan Wajib dikembalikan, selanjut nya di atur pada Anggaran Rumah Tangga
(5)  Simpanan – simpanan dikembalikan sesuai dengan perjanjian atau persyaratan simpanan yang telah disepakati
(6)  Berakhirnya keanggotaan sah pada saat penghapusan/pencoretan nama Anggota yang bersangkutan dari Buku Daftar Anggota.





BAB IX
RAPAT ANGGOTA

Pasal 18
(1)  Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. 
(2)  Rapat Anggota sah jika dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah Anggota Koperasi yang terdaftar dalam buku Daftar Anggota Koperasi dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Anggota yang hadir
(3)  Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka Rapat Anggota ditunda dan dilaksanakan Rapat Anggota kedua paling lambat 21 (dua puluh satu) hari
(4)  Undangan pemanggilan Rapat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari
(5)  Apabila pada rapat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas kuorum masih tetap belum tercapai, maka Rapat Anggota tersebut dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua Anggota, bila keputusan disetujui oleh 1/2 (satu per dua) dari jumlah Anggota yang hadir yang pembayaran simpanan wajib nya tidak menunggak selama 6 bulan berturut-turut. 
(6)  Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
(7)  Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak dari jumlah Anggota yang hadir.
(8)  Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap Anggota mempunyai hak satu suara.
(9)  Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan atau tertutup, kecuali mengenai diri orang, dilakukan secara tertutup
(10)  Keputusan Rapat Anggota dicatat dalam Berita Acara Rapat dan ditandatangani oleh Notaris
(11)  Anggota Koperasi dapat juga mengambil keputusan terhadap sesuatu hal tanpa mengadakan Rapat Anggota, dengan ketentuan semua Anggota Koperasi harus diberitahu secara tertulis dan sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) Anggota Koperasi yang tidak menunggak simpanan wajib 6 bulan berturut-turut memberikan persetujuan mengenai hal (usul keputusan)  tersebut secara tertulis serta menandatangi persetujuan tersebut tanpa ada tekanan dari Pengurus dan atau Pihak-pihak lain. 
(12)  Rapat Anggota Koperasi terdiri dari :
         a. Rapat Anggota Tahunan(RAT)
         b. Rapat Anggota Rencana Kerja Koperasi (RARK) dan Rencana Anggaran   
              Pendapatan dan Belanja Koperasi(RAPBK)
         c. Rapat Anggota Khusus (RAK)
         d. Rapat Anggota Luar Biasa (RALB
(13)  Tempat, acara, tata tertib dan bahan materi Rapat Anggota harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada Anggota sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Rapat Anggota.   
(14)  Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus Koperasi kecuali Anggaran Dasar menentukan lain
(15)  Rapat Anggota dapat dipimpin langsung oleh Pengurus Koperasi dan atau oleh Pimpinan Sidang dan Sekretaris. Sidang yang dipilih dalam Rapat Anggota tersebut
(16)  Pemilihan Pimpinan dan Sekretaris sidang dipimpin oleh Pengurus Koperasi dari Anggota yang hadir, yang tidak menyangkut jabatan Pengurus, Pengawas dan Pengelola atau Karyawan Koperasi
(17)  Setiap Rapat Anggota harus dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris rapat
(18)  Berita Acara Keputusan Rapat Anggota yang telah telah ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris Rapat menjadi bukti yang sah terhadap semua Anggota Koperasi dan Pihak Ketiga
(19)  Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) tidak diperlukan, jika Berita Acara Rapat tersebut dibuat oleh Notaris.
(20)  Rapat Anggota Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah tutup tahun buku, kecuali ada pengaturan lain dalam Anggaran Dasar
(21)  Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan :
          a. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus atas pelaksanaan tugasnya
          b. Neraca tahun buku yang berakhir 31 (tiga puluh satu) Desember
          c. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pengawas dalam satu tahun buku. 
(22)  Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja membahas dan mengesahkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi wajib dilaksanakan tiap tahun buku, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tutup tahun buku atau anggaran yang bersangkutan dilaksanakan, yang diajukan oleh Pengurus dan Pengawas
(23)  Dalam hal Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (23) belum dapat dilaksanakan oleh Koperasi, karena alasan yang objektif dan rasional maka :
         a.  Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja                dapat dilaksanakan dalam waktu bersamaan dengan Rapat Anggota Tahunan                    secara terpisah, dengan ketentuan Rapat Anggota Tahunan dilaksanakan 
               paling lambat 2 (dua) bulan setelah tutup tahun buku
         b.  Selama Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja belum                  disahkan oleh Rapat Anggota maka pelaksanaan tugas Pengawas dan
               Pengurus  berpedoman pada Rencana Kerja dan Rencana Anggaran     
               Pendapatan dan Belanja tahun sebelumnya yang telah mendapat persetujuan 
(24)  Rapat Anggota Khusus dilaksanakan untuk :
          a.  Mengubah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus      
                Koperasi  dengan ketentuan :
                1.  Harus dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah Anggota                          Koperasi
                2.  Keputusan sah apabila disetujui paling sedikit 1/2 (seperdua) bagian dari
                     jumlah Anggota yang hadir
           b. Membubarkan, penggabungan, peleburan dan pemisahan Koperasi dengan                           ketentuan : 
                1.  Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah                          Anggota
                2.  Keputusannya harus disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota
                     yang hadir
           c.  Pemberhentian, pemilihan dan pengangkatan Pengawas dan Pengurus dengan                     ketentuan :
                1. Harus dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah Anggota
                2. Keputusannya harus disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah                       Anggota yang hadir
(25) Rapat Anggota Luar Biasa
      1. Rapat Anggota Luar Biasa dapat dilaksanakan apabila terjadi penyimpangan oleh               Badan PenguruS dan Badan Pengawas.
      2. Mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Koperasi       
          dengan ketentua :
          a. Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota               yang diwakili Korta.
          b. Keputusan dianggap sah apabila disetujui sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga)              dari jumlah anggota (Korta) yang hadir.
      3. Rapat Anggota Luar Biasa dapat dilaksanakan dalam hal pembubaran dan 
          penggabungan, peleburan, dan pemecahan Koperumnas,
(26)  Pengaturan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Rapat Anggota ditetapkan dalam             Peraturan Khusus oleh Pengurus.




BAB X
PENGAWAS


Pasal 19
Pengangkatan dan Pemberhentian Pengawas 

(1)  Pengawas dipilih dari dan oleh anggota pada Rapat Anggota.
(2)  Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah Anggota yang memenuhi syarat sebagai berikut : 
      a.  Mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, pengawasan dan akuntansi
      b.  Memiliki keterampilan kerja dan wawasan di bidang Pengawasan dan  
           Pemeriksaan
      c.  Jujur dan berdedikasi terhadap Koperasi
      d.  Pengawas Koperasi harus memiliki keahlian sesuai kharakteristik usaha sektor
           yang  dilaksanakan oleh koperasi. 
      e.  Sudah menjadi anggota sekurang-kurangnya 1 tahun
      f.  Tidak pernah menjadi Pengawas atau Pengurus suatu Koperasi atau                   
           Komisaris atau Direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena        
           menyebaban Koperasi atau Perusahaan itu dinyatakan pailit
      h.  Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan
            koperasi, keuangan Negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor usaha yang
            dilaksanakan  oleh koperasi, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan
       i.  Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengawas diatur dalam Anggaran Rumah              Tangga dan/atau peraturan khusus.
(3)  Pengawas dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.
(4)  Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) Orang 
(5)  Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pengawas wajib mengucapkan sumpah atau janji di depan Rapat Anggota
(6)  Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian serta sumpah atau janji Pegawas ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga, dan atau Peraturan Khusus.
(7)  Pengawas dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatan berakhir   
       apabila terbukti : 
       a.  Melakukan tindakan, perbuatan yang merugikan keuangan dan nama baik
             Koperasi
       b.  Tidak mentaati ketentuan Undang-undang Perkoperasian beserta pengaturan,                   ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga,        
            Peraturan Khusus dan Keputusan Rapat Anggota.  
       c.  Sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan didalam Koperasi yang                   akibatnya merugikan Koperasi khususnya dan gerakan Koperasi umumnya
       d.  Tidak melakukan dan atau terlibat dalam tindak pidana yang telah memiliki                       berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan
(8)   Dalam hal salah seorang anggota Pengawas berhenti sebelum masa jabatan berakhir,  Rapat Pengawas dengan dihadiri oleh wakil Pengurus dapat mengangkat pengganti  dengan ketentuan :
       a.  Jabatan dan tugas tersebut dirangkap oleh Anggota pengawas yang lain
       b.  Mengangkat penggantinya dari kalangan Anggota untuk menduduki jabatan                       Pengawas tersebut
(9)  Pengangkatan pengganti Anggota Pengawas sebagaimana tersebut pada ayat (7) diatas, dilaporkan oleh Pengawas pada Rapat Anggota setelah penggantian yang bersangkutan mendapat persetujuan dalam Rapat Anggota
(10) Persyaratan Pengawas lainnya lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus.



Pasal 20
TUGAS PENGAWAS

Pengawas bertugas :
(1)  Mengusulkan calon Pengurus 
(2)  Memberi nasihat dan pengawasan kepada Pengurus
(3)  Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi yang dilakukan oleh Pengurus
(4)  Melaporkan hasil pegawasan kepada Rapat Anggota

    
Pasal 21
Hak, Kewajiban dan Wewenang Pengawas
  
Kewajiban Pengawas adalah : 
1. Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap Pihak Ketiga
2. Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada Rapat Anggota
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi
4. Mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pengawasan kepada Rapat Anggota.
     
Hak Pengawas adalah : 
1. Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada Koperasi
2. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan
3. Memberikan koreksi, saran teguran dan peringatan kepada Pengurus
4. Menerima imbalan, gaji, tunjangan, insentif dan jasa sesuai keputusan Rapat Anggota

Wewenang Pengawas :
(1) Menetapkan penerimaan dan penolakan Anggota Baru serta pemberhentian Anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus
(2) Meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari Pengurus dan pihak lain yang terkait
(3) Mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja koperasi dari Pengurus
(4) Memberikan persetujuan atau bantuan kepada Pengurus dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga
(5) Dapat memberhentikan Pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya
(6) Pengawas dapat meminta bantuan kepada Akuntan publik untuk melakukan jasa audit terhadap Koperasi
(7) Audit keuangan, dilakukan oleh Akuntan Publik dan audit non- Keuangan oleh Tenaga Ahli di bidangnya atas permintaan Pengawas. 
(8) Pengawas bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Rapat Anggota.
(9) Usulan penunjukan Akuntan Publik ditetapkan oleh Rapat Anggota
(10) Susunan dan nama Pengawas tercantum dalam Buku Daftar Pengawas. 
(11) Pengaturan selanjutnya diatur didalam Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus.




BAB XI
PENGURUS

Pasal 22
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pengangkatan pengurus :
(1)  Pengurus dipilih dari Anggota Koperasi dan harus memenuhi persyaratan : 
       a.  Mampu melaksanakan perbuatan hukum
       b.  Memiliki kemampuan mengelola usaha Koperasi
       c.  Tidak pernah menjadi Pengawas atau pengurus suatu Koperasi atau Komisaris
             atau  Direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan   
             koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit
       d.  Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan
            Koperasi,  keuangan Negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor yang terkait               dengan usaha  koperasi, dalam waktu 5(lima) tahun sebelum pengangkatan
(2)  Pengurus Koperasi dilarang merangkap jabatan Pengurus pada Koperasi Konsumsi lainnya.
(3)  Pengurus dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dalam  satu periode masa bakti
(4)  Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya 
(5)  Antara Pengurus dan Pengawas tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga
(6)  Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Pengurus, harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau-janji didepan Rapat Anggota
(7)  Sahnya kepengurusan dicatat dalam Buku  Daftar Pengurus
(8)  Tata cara pemilihan pengangkatan, pemberhentian dan sumpah Pengurus diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus. 
(9)  Persyaratan Pengurus lainnya lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan khusus.
(10) Jumlah Pengurus sedikit-dikitnya 3 (tiga) Orang yaitu : 
        a. Seorang Ketua
        b. Seorang Sekretaris
        c. Seorang Bendahara
(11) Susunan Pengurus Koperasi diatur lebih lanjut dalam anggaran Rumah Tangga sesuai dengan kebutuhan organisasi dan usaha Koperasi
(12) Pengurus dapat mengangkat Manajer dan atau para Pengelola untuk kelancaran pelaksaaan organisasi dan usaha
(13)  Pengaturan lebih lanjut tentang, susunan, tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab dan tata cara pengangkatan Pengurus diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus

Pemberhentian Pengurus  :
(1)  Pengurus dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatannya berakhir apabila terbukti : 
       a.  Melakukan kecurangan atau penyelewengan yang merugikan usaha dan  
            keuangan dan nama baik Koperasi
       b.  Tidak mentaati ketentuan Undang-undang Perkoperasian beserta peraturan dan  
            ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga,  
            Peraturan Khusus dan keputusan Rapat Anggota
       c.  Sikap maupun tindakannya menimbulkan akibat yang merugikan bagi Koperasi  
            khususnya dan Gerakan Koperasi pada umumnya
       d.  Melakukan dan terlibat dalam tindak pidana terutama di bidang ekonomi dan   
            keuangan dan tindak pidana lain yang telah diputus oleh Pengadilan
(2)  Dalam hal salah seorang Anggota Pengurus berhenti sebelum masa jabatan berakhir, Rapat Pengurus dengan dihadiri wakil Pengawas dapat mengangkat penggantinya dengan cara :
       a.  Menunjuk salah seorang Pengurus untuk merangkap jabatan tersebut
       b.  Mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan Pengurus tersebut
(3)  Pengangkatan pengganti Pengurus yang berhenti sebagaimana diatur pada ayat (2) harus dipertanggungjawabkan oleh Pengurus dan disahkan dalam Rapat Anggota berikutnya



Pasal 23
Tugas, Kewajiban, Hak, dan Wewenang Pengurus

Tugas Pengurus adalah :
1.  Mengelola Koperasi berdasarkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Koperasi.
2.  Mendorong dan memajukan usaha Koperasi.
3.  Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha Koperasi
4.  Melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama Koperasi
5.  Mewakili Koperasi di dalam dan di luar Pengadilan
6.  Mengajukan Rencana kerja, Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi
7.  Menyelenggarakan Rapat Anggota serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepengurusannya
8.  Mengatur dan memutuskan penerimaan Anggota baru, Penolakan Anggota serta pemberhentian Anggota
9.  Membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan
10. Memberikan penjelasan dan keterangan kepada Anggota mengenai jalannya Organisasi dan usaha Koperasi
11. Memelihara kerukunan diantara Anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan perselisihan
12.  Menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab Anggota Pengurus serta ketentuan mengenai pelayanan terhadap Anggota
13.  Meminta jasa audit kepada Akuntan Publik yang biayanya ditanggung oleh Koperasi dan Biayanya dimasukkan dalam Anggaran Biaya Koperasi. 
14.  Pengurus atau salah seorang yang ditunjuknya berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat melakukan tindakan hukum yang bersifat pengurusan dan pemilikan dalam batas-batas tertentu berdasarkan persetujuan tertulis dari Keputusan Rapat Pengurus dan pengawas Koperasi dalam hal-hal membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh atau melepaskan hak atas barang bergerak milik Koperasi dengan jumlah tertentu, yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus Koperasi. 

Pengurus berkewajiban :
(1)  Menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha koperasi
(2)  Bertanggung jawab atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan pencapaian tujuan koperasi pada Rapat Anggota
     
Pengurus mempunyai hak : 
1.  Menerima Gaji, Tunjangan, Insentif dan Imbalan Jasa sesuai keputusan Rapat Anggota
2.  Mengangkat dan memberhentikan Manajer dan Karyawan Koperasi
3   Membuka Unit–unit pelayanan berupa Outlet untuk mendekatkan pelayanan kepada Anggota.
4.  Melakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan usaha Koperasi
5.  Meminta laporan dari Manajer secara berkala dan sewaktu waktu diperlukan.

Pengurus berwenang :
(1)  Mewakili Koperasi di dalam maupun di luar Pengadilan
(2)  Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota
(3)  Melakukan tindakan hukum atau upaya lain untuk kepentingan anggota dan kemanfaatan koperasi.
(4)  Mengajukan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi.
(5)  Memberikan penjelasan, saran/masukan kepada Anggota pada Rapat Anggota dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.




BAB XII
PENGELOLAAN ORGANISASI & USAHA

Pasal 24
(1)  Pengelolaan Organisasi dan Usaha Koperasi secara keseluruhan merupakan tanggung jawab Pengurus
(2)  Untuk memenuhi permintaan Anggota akan penyediaan Rumah, wajib disusun database kebutuhan Anggota.
(3)  Dalam pengelolaan usaha Koperasi, Pengurus dapat mengangkat Manager dan para Pengelola lainnya secara tetap atau berdasarkan kontrak kerja
(4)  Sebagai konsekuensi dari pengangkatan Manager dan para Pengelola lainnya oleh Pengurus, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pengurus berkewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian
(5)  Pengurus wajib menetapkan batas kewenangan yang dilimpahkan kepada Manager/ Pengelola



Pasal 25
Pengangkatan Manager dan Pengelola lainnya

(1)  Pengangkatan Manager dan Pengelola lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (3) harus mendapat persetujuan Rapat Anggota
(2)  Persyaratan untuk diangkat menjadi Manajer adalah : 
       a.  Mempunyai pengetahuan dan wawasan di bidang properti yang terkait dengan  
            usaha Koperasi.
       b.  Mempunyai keterampilan pengelolaan usaha yang diperoleh melalui pelatihan,  
            magang  dibidang properti
       c.  Memiliki akhlak dan moral yang baik
       d.  Memiliki keahlian dibidang usaha yang dilaksanakan oleh Koperasi
       e.  Tidak pernah melakukan tindakan tercela dibidang keuangan dan atau dihukum  
             karena  terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan dan usaha yang  
             terkait dengan  kegiatan usaha Koperasi
        f.  Belum pernah terbukti melakukan tindak pidana apapun.
(3)  Dalam melaksanakan tugasnya Manajer bertanggung jawab kepada Pengurus. 



Pasal 26
Tugas, Kewajiban, Hak dan Wewenang Manager
    
Tugas Manager adalah :
(1)  Melaksanakan kebijaksanaan Pengurus dalam pengelolaan usaha Koperasi
(2)  Merencanakan kegiatan usaha Koperasi yang mengutamakan kepentingan dan keterkaitan usaha dengan usaha Anggota
(3)  Mengendalikan dan mengkoordinir kegiatan Koperasi
(4)  Melakukan pembagian tugas dan pelaksana secara jelas dan tegas
(5)  Mentaati segala ketentuan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus, keputusan Rapat Anggota, kontrak kerja dan ketentuan lainnya yang berlaku
(6)   Berupaya menghindari resiko kerugian usaha koperasi dengan menerapkan prinsip kehati-hatian

Kewajiban Manajer :
(1)  Membuat perencanaan kegiatan usaha Koperasi jangka pendek maupun jangka panjang
(2)  Meningkatkan keahlian pengelolaan usaha Koperasi melalui pendidikan/pelatihan
(3)  Mengembangkan usaha melalui pengembangan produk-produk baru yang sejenis
(4)  Senantiasa menjaga tingkat kesehatan dan kesinambungan usaha Koperasi
(5)  Mengusulkan pedoman pelaksanaan pengelolaan usaha dan/atau standar operasional prosedur dan standar operasional manajemen kepada Pengurus untuk disahkan oleh Rapat Anggota.
(6)  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan usaha Koperasi
(7)  Melaporkan pengembangan pelaksanaan usaha Koperasi secara periodik kepada Pengurus. 

Hak Manajer : 
(1)  Menerima Gaji, Tunjangan, Insentif dll sesuai dengan perjanjian kerja
yang telah disepakati dan ditandatangani bersama oleh Pengurus dan Manajer
(2)  Membela diri atas segala tuntutan yang ditujukan kepada dirinya
(3)  Bertindak untuk dan atas nama Pengurus dalam rangka menjalankan usaha sesuai dengan kewenangannya.

Wewenang Manager :
(1)  Memberikan pertimbangan kepada Pengurus untuk membuka unit-unit pelayanan/outlet guna meningkatkan kelayanan kepada Anggota. 
(2)  Mewakili Pengurus dalam melakukan hubungan kerjasama dengan pihak luar dalam rangka pengembangan kegiatan usaha
(3)  Melakukan koordinasi dengan pengawas dan pengurus dalam pengambilan suatu keputusan mengenai kegiatan usaha ekonomi dan layanan yang dikelola Koperasi.
(4)  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan usaha Koperasi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan tugas, kewajiban, hak dan wewenang Manager dan Karyawan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga atau peraturan khusus dan kontrak kerja.




BAB XIII
PEMBUKUAN KOPERASI
     
Pasal 27
(1)  Tahun Buku Koperasi dimulai tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
(2)  Koperasi wajib menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia baik atau standar akuntansi umum.
(3)  Dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah pembukuan Koperasi ditutup, maka Pengawas wajib melakukan audit menyampaikan Laporan Tahunan.
(4)  Apabila diperlukan, Laporan keuangan Tahunan dapat diaudit oleh Akuntan Publik atas permintaan Rapat Anggota atas usulan Pengawas.
(5)  Dalam hal asset Koperasi melebihi nilai 10 (sepuluh) Milyar Rupiah wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. 
(6)  Apabila ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi, pengesahan Laporan pertanggungjawaban tahunan oleh Rapat Anggota dinyatakan tidak sah.
(7)  Ketentuan, pengaturan lebih lanjut mengenai isi, bentuk, susunan Laporan keuangan Pertanggungjawaban Pengurus dan pelaksanaan audit diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus.




BAB XIV
MODAL KOPERASI

Pasal 28
Modal usaha Koperasi Korumba terdiri:
1.  Simpanan Pokok yang mengurangi harga Rumah.
     Simpanan Pokok dibayarkan oleh Anggota pada saat yang bersangkutan   
     mengajukan permohonan sebagai Anggota dan tidak dikembalikan.
2.  Simpanan Wajib yang merupakan Cicilan Rumah.
3.  Simpanan Sukarela bagi SHU setiap bulan.
4.  Hibah
      a.  Hibah yang diberikan oleh Pihak Ketiga yang berasal dari Pemerintah,
            Perorangan, Swasta dan Sumber Modal Asing, baik langsung maupun tidak
            langsung, dapat  diterima oleh suatu Koperasi dan dilaporkan kepada Menteri.
      b.  Hibah tidak dapat dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada
            Anggota, Pengurus, dan Pengawas. Ketentuan mengenai Hibah dilaksanakan
            sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5.  Donasi
6.  Usaha bersama dengan Investor dengan cara bagi hasil syariah/tanpa ribawi.
7.  Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga Koperasi  




BAB XV
SISA HASIL USAHA


Pasal 29
Karena 100% uang Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Anggota Koperasi digunakan dibagi habis untuk membayar pembelian Rumah, maka SHU-nya adalah
nilai harga Rumah tersebut yang setiap tahun harganya semakin meningkat. 

Koperasi menyiapkan kepemilikan Rumah yang khusus hanya untuk Anggota Koperasi dengan cara Akad Murabahah yang diangsur melalui Simpanan Wajib Anggota tanpa riba.

Adapun rincian dari penggunaan Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib setiap Anggota sebagai berikut:
a. 58% untuk pembelian Rumah.
b. 32% untuk perhitungan Inflasi selama 10 tahun
c. 10% untuk operasional termasuk untuk Fee Marketing
d. Total : 100%.



BAB XV
PENGGABUNGAN & PELEBURAN


Pasal 31
(1)  Untuk keperluan pengembangan dan/atau efisiensi : 
       a.  Koperasi dapat menggabungkan diri dengan Koperasi lain
       b.  Koperasi dapat meleburkan diri untuk membentuk suatu Koperasi baru
(2)  Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan persetujuan Rapat Anggota  
       masing- masing Koperasi
(3)  Sebelum dilakukan penggabungan atau peleburan, Pengawas dan Pengurus
       masing- masing Koperasi wajib memperhatikan :
       a.  Kepentingan Anggota
       b.  Kepentingan Karyawan
       c.  Kepentingan Pihak Ketiga lainnya
(4)  Akibat hukum yang ditimbulkan oleh penggabungan atau peleburan meliputi : 
       a.  Hak dan Kewajiban Koperasi yang digabungkan atau dilebur beralih kepada
            Koperasi hasil penggabungan atau peleburan
       b.  Anggota Koperasi yang digabung atau dilebur menjadi Anggota Koperasi hasil                     penggabungan atau peleburan
(5)  Koperasi yang menggabungkan diri pada Koperasi lain atau yang melebur diri, secara hukum bubar
(6)  Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan Koperasi diatur dalam Peraturan Menteri




BAB XVII
PEMBUBARAN, PENYELESAIAN &
HAPUSNYA STATUS BADAN HUKUM

Pasal 32
Pembubaran

Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan : 
1.  Keputusan Rapat Anggota 
      (a)  Usul pembubaran Koperasi diajukan kepada Rapat Anggota oleh Pengawas atau
            Anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satu perlima) jumlah Angggota
      (b)  Keputusan pembubaran Koperasi ditetapkan oleh Rapat Anggota
      (c)  Keputusan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah apabila
            diambil berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat 1   
            huruf a
      (d)  Pengurus bertindak sebagaimana Kuasa Rapat Anggota pembubaran Koperasi
            apabila Rapat Anggota tidak menunjuk pihak yang lain
      (e)  Koperasi dinyatakan bubar pada saat ditetapkan dalam Keputusan Rapat
            Anggota
      (f)  Keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota diberitahukan secara
            tertulis oleh Kuasa Rapat Anggota kepada Menteri dan Pihak Ketiga yang
            bekerjasama
      (g) Pembubaran Koperasi dicatat dalam Daftar Umum Koperasi

2.  Keputusan Menteri
Menteri dapat membubarkan Koperasi apabila : 
a.  Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai ketentuan hukum tetap
b.  Koperasi tidak dapat menjalankan kegiatan Organisasi dan Usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut. 



Pasal 33
Penyelesaian

Untuk penyelesaian terhadap pembubaran Koperasi harus dibentuk Tim Penyelesai
(1)  Tim Penyelesai untuk penyelesaian terhadap pembubaran berdasarkan Rapat Anggota dan berakhir jangka waktu berdirinya ditunjuk oleh Kuasa Rapat Anggota
(2)  Tim penyelesai untuk penyesuaian terhadap pembubaran berdasarkan keputusan Pemerintah ditunjuk oleh Menteri
(3)  Selama dalam proses Penyelesaian terhadap pembubaran, Koperasi tersebut tetap ada dengan status ”Koperasi dalam Penyelesaian”
(4)  Selama dalam proses Penyelesaian terhadap pembubaran, Koperasi tidak diperbolehkan melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk memperlancar proses Penyelesaian
(5)  Dalam hal terjadi pembubaran, tetapi Koperasi tidak mampu melaksanakan kewajiban yang harus dibayar, Anggota hanya menanggung sebatas Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib yang dimiliki


     
Pasal 34
Tim Penyelesai mempunyai tugas dan fungsi : 
(1)  Melakukan pencatatan dan penyusunan informasi tentang kekayaan dan kewajiban Koperasi
(2)  Memanggil Pengawas, Pengurus, Karyawan, Anggota, dan pihak lain yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama
(3)  Menyelesaikan hak dan kewajiban keuangan terhadap pihak ketiga
(4)  Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada Anggota
(5)  Melaksanakan tindakan lain yang perlu dilakukan dalam penyelesaian kekayaan
(6)  Membuat berita acara penyelesaian dan laporan kepada  Menteri dan/atau mengajukan permohonan untuk diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia



Pasal 35
Tim Penyelesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat diganti apabila tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 35.


Pasal 36
Hapusnya Status Badan Hukum dan pembubaran Koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia







BAB XVIII
TANGGUNGAN ANGGOTA
    
Pasal 30
1.  Apabila Koperasi dibubarkan dan pada penyelesaiannya ternyata kekayaan Koperasi tidak cukup untuk melunasi segala kewajibannya, maka Rumah yang ditempati Anggota dijual sebagian untuk melunasi utang Anggota.
2.  Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota.
3.  Pembubaran Koperasi harus diadakan dalam Rapat Anggota Khusus mengenai pembubaran.
4.  Pembubaran Koperasi didasarkan pada kondisi di mana Koperasi tidak adanya kegiatan
lagi serta dinyatakan tidak akan melaksanakan kegiatannya lagi.
5.  Keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota Khusus dilakukan secara tertulis oleh Kuasa Rapat Anggota Khusus dan pejabat yang berwenang





BAB XIX
SANKSI
   
Pasal 37
(1)  Apabila Anggota, Pengawas, dan Pengurus melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya yang berlaku di Koperasi dikenakan sanksi oleh Rapat Anggota berupa :
       a.  Peringatan lisan
       b.  Peringatan tertulis
       c.  Dipecat dari keanggotaan atau jabatannya
       d.  Diajukan ke Pengadilan
(2)  Manager dan Karyawan yang merugikan Koperasi akan diselesaikan menurut hukum yang berlaku
(3)  Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Khusus.




BAB XX
PERATURAN PERALIHAN

Pasal  38
(1). Khusus pada saat pembentukan Pengurus dan Pengawas Koperasi yang pertama kali, ketentuan pada pasal 19 Ayat (1) dan pasal 22 Ayat (1) a, tidak berlaku.
(2). Pengangkatan Anggota Pengurus dan Penagawas sebagaimana disebutkan pada Pasal 38 Ayat (1) telah diterima oleh semua Anggota dan harus disahkan dalam Rapat Anggota yang pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian Koperasi mendapat pengesahan Menkumham.



BAB XXI
PENUTUP

Pasal 39
Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) ini akan diatur dalam Peraturan Khusus yang ditetapkan oleh Pengurus.

Pasal 40
Anggaran Rumah Tangga ini disahkan oleh Rapat Anggota yang diselenggarakan di ... pada Tanggal   ……….  dan Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal disahkan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar